MATA HATI

deru suara hati

KORUPSI ,KPK & POLRI ”BERSATU KITA TEGUH BERCERAI KITA RUNTUH”


savaSejak duduk di bangku sekolah dasar kita sudah mengenal peribahasa “bersatu kita teguh bercerai kita runtuh” dengan baik. Kemudian saat beranjak dewasa ,pada tingkat pendidikan lebih lanjut kita juga mengenal peribahasa serupa seperti “berat sama dipikul ringan sama dijinjing, satu lidi tidak akan berguna , tapi ketika dijalin dalam satu ikatan maka dia akan menjadi sangat bermanfaat,dll”.

Peribahasa tentang persatuan tersebut secara lugas menyatakan bahwa kita akan menjadi lebih kuat kalau kita bersatu padu dan bekerjasama. Berusaha sendiri walau dilakukan dengan sekuat tenaga dan disertai dengan keahlian yang mumpuni tidak akan berarti banyak bila pekerjaan yang harus dituntaskan datang tiada henti. Ibarat berperahu melawan ombak maka bisa ditebak dengan mudah kemana akan berakhirnya, yaitu terseret dan tenggelam.

AKAR MASALAH

Mencermati haru birunya kondisi negara kita sebulan terakhir ini yaitu konflik antara KPK dan Polri yang diawali dengan proses pergantian Kapolri tentu saja menguras energi bangsa sehingga berbagai agenda politik,ekonomi dan hukum seperti tertahan walaupun pemerintah mengatakan bahwa semuanya baik baik saja.
Santapan kita sehari hari baik melalui media cetak , televisi maupun media sosial selalu dipenuhi dengan pemberitaan tentang KPK dan Polri. Media berlomba lomba menghadirkan beragam tokoh,ahli,politikus,pengamat dan pakar atau yang merasa pakar untuk berkomentar. Dan hasilnya bisa positif untuk menambah wawasan dan pengetahuan pemirsa tapi tidak sedikit juga yang tidak jelas omongannya alih alih mencari solusi tapi malah menambah keruh suasana…….capek deh!!!!!
Kita semua kenyang dengan santapan pemberitaan yang tiada henti, kita bosan dengan berbagai spekulasi tak jelas tentang akhir dari episode perseteruan ini dan kita juga lelah menunggu keputusan yang akan diambil oleh Presiden, tapi kita tidak boleh pesimis untuk berharap bahwa akan muncul jalan keluar terbaik yang diambil untuk menyelamatkan KPK,POLRI dan INDONESIA.

SEJARAH KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan dan dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

TUGAS DAN KEWENANGAN

Komisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai tugas:
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.
1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dari uraian tugas diatas terlihat jelas bahwa TUGAS KPK yang pertama dan kedua adalah melakukan KOORDINASI dan SUPERVISI, barulah kemudian melakukan PENEGAKAN HUKUM. Yang berarti bahwa hal yang harus diutamakan oleh KPK dalam bertugas adalah berkoordinasi dengan penegak hukum terkait , melakukan supervisi terhadap penanganan korupsi oleh penegak hukum lain ( Kejaksaan dan Polri ) barulah mereka melakukan pemberantasan korupsi, bukannnya dibalik dengan melakukan pemberantasan dulu baru berkoordinasi belakangan.

FAKTA & REALITA
 a. KPK
     Dalam sejarah perjalanannya banyak pengamat berpendapat bahwa KPK jilid I dan II mendapatkan penilaian yang  lebih baik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun dimasa kepemimpinan saat ini atau sering disebut media KPK jilid III dengan gaya khasnya memanfaatkan media secara maksimal untuk memberikan efek kejut pada para pelaku korupsi namun disisi lain juga menimbulkan berbagai kritik dan pertanyaan tentang kemampuan KPK.Terutama ketika banyaknya orang yang mendapatkan status sebagai tersangka namun sampai lebih dari setahun tidak jelas proses penanganannya.

Ditengah tingginya ekspetasi dan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada KPK atau sering disebut dengan “public lovers” ternyata membuat para pemimpin jilid III menjadi terbuai dan mulai bermimpi indah.
Sebagian orang dalam medsos berkomentar bahwa para pemimpin KPK ini merasa paling hebat ,mulia,suci dan kastanya lebih tinggi dibandingkan penegak hukum yang lain, seolah menjadi SUPERBODI yang pasti paling benar,selalu benar,paling utama dan selalu mendapat dukungan penuh dari masyarakat terhadap apapun tindakan yang mereka lakukan.

Hingga hasilnya seolah olah hanya KPK sajalah yang bisa,mampu dan layak untuk melakukan penanganan kasus kasus korupsi di negara ini dengan menafikkan penegak hukum yang lainnya yang juga berwenang menangani kasus korupsi.

 b. Polri
      Sejarah telah menunjukkan bahwa Polri lahir seiring dengan proses kemerdekaan bangsa dan telah teruju kesetiaanya kepada NKRI. Dalam sistem pemerintahan maupun ketatanegaraan organisasi Kepolisian merupakan salah satu organ yang dipastikan keberadaannya bersamaan dengan Kejaksaan dan Kehakiman dalam rangka proses penegakan hukum.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya maka tugas utama Polri adalah perlindungan,pengayoman dan pelayanan serta yang terakhir adalah PENEGAKAN HUKUM. Dengan tugas yang sedemikian banyak dan kewenanangan yang sedemikian besar dan luas maka Polri juga kesulitan untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal.
Oleh karena itu Polisi bukanlah SUPERMAN yang mampu memberantas setiap kejahatan yang muncul di tengah masyarakat, karena itu dalam berbagai kesempatan selalu disebutkan bahwa , “berkat informasi,kerjasama dan bantuan dari masyarakat Polda…,Polres…..,Polsek….berhasil mengungkap kasus tindak pidana…..”.

Jadi sudah sangat jelas Polisi tidak akan mampu bekerja sendirian karena menyadari berbagai keterbatasan yang dimiliki namun menyiasatinya dengan memberdayakan secara maksimal kemampuan serta peralatan pendukung yang telah tersedia tanpa mengenyampingkan profesionalisme profesi.

Dalam pelaksanaan tugas sehari hari Polisi juga lebih memilih upaya pencegahan dan menjaga keamanan dibandingkan dengan tindakan represif yang nantinya harus berakhir di pengadilan,karena pemberantasan adalah “ultimum remedium” atau upaya terakhir yang dengan sangat terpaksa harus dilakukan karena upaya preventif dan preemtif telah gagal dilakukan.

c. Alur Penindakan Korupsi

   Dalam rantai penanganan kasus korupsi oleh KPK,Kejaksaan dan POLRI akan terlihat fakta sebagai berikut :
   – KPK
     Bersifat komisi dan hanya fokus pada penanganan satu jenis tindak pidana saja yaitu korupsi, sehingga ruang geraknya menjadi lebih leluasa sekaligus fokus karena didukung dengan kewenangan penuh serta sarana , prasarana dan pendanaan yang besar. Dari sisi operasional tugas maka keseluruhan proses hukum berada dalam satu wadah yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga pengadilan. Hal ini berarti akan mempermudah proses penyidikan dalam rangka penyelesaian berkas perkara sehingga tidak perlu bolak balik dan dengan cepat diselesaikan menuju tahap penuntutan karena penuntutnya juga berada di kantor yang sama dan memudahkan koordinasi dan demikian pula selanjutnya hingga proses persidangan. Seperti pergi ke supermarket apapun yang anda inginkan telah tersedia di satu tempat yang sama.

  – KEJAKSAAN
    Dalam melakukan penyidikan kasus korupsi Kejaksaan juga mendapatkan satu poin kemudahan karena para penyidik dan penuntut juga berada dalam satu atap atau bisa dikatakan mereka kamarnya bersebelahan. Sehingga koordinasi akan dapat dilakukan dengan mudah setiap saat baik dari sisi petunjuk kelengkapan berkas maupun pemenuhan unsur pasal ataupun hal lainnya. Oleh karena itu kita tidk pernah mendengar ada berkas korupsi yang ditangani Kejaksaan menemui kesulitan dalam penyelesaian berkas perkaranya dan dengan mudah mendapatkan P.21.

  – POLRI
    Polri dalam kesehariannya tidak hanya menangani kasus korupsi saja, tapi kasus apapun yang merupakan tindak pidana pasti akan diproses dan tidak pernah kekurangan kasus, bahkan yang ada yaitu tunggakan kasus yang terus menumpuk setiap tahun.

Walapun sudah ada unit khusus yang menangani kasus korupsi , Polri merupakan penegak hukum yang memiliki paling banyak faktor kesulitan dalam penanganannya. Sudah tidak terhitung berapa kasus korupsi yang berkasnya bolak balik seperti setrikaan karena dinyatakan belum lengkap atau P.19 oleh kejaksaan. Padahal penyidik sudah secara informal berkoordinasi dengan pihak kejaksaan , tapi toh tetap saja peristiwa diatas selalu terjadi.
Dan sudah barang tentu hal diatas akan berimbas pada lamanya waktu penanganan kasus, membengkaknya biaya operasional, energi yang habis terkuras dan otomatis menambah tumpukan serta antrian kasus lain yang harus tertunda untuk sementara.

Efek paling mudah dan sudah dirasakan oleh Polri secara langsung adalah selalu menerima kritikan pedas karena dengan mudah menjadi sasaran tembak karena kelemahan diatas dan berujung pada kerja kerasnya tidak mendapatkan penilaian yang layak,plus yang paling parah dianggap tidak berbuat apa apa untuk memerangi korupsi…….sungguh tragis……!!!

Kalau kita menggunakan istilah rantai piramida makanan seperti dalam pelajaran biologi , maka dalam penanganan kasus korupsi,Polri akan berada pada posisi paling bawah,rendah atau dasar dari piramida tersebut dengan berbagai faktor kesulitan yang telah disebutkan diatas. Sementara Kejaksaan berada pada posisi tengah dan KPK berada posisi puncak yang merupakan ujung rantai tertinggi atau predator karena sifat dan kewenangannya.

Oleh karena itu sudah sepantasnya bila kita menggunakan sistem kredit poin, setiap kasus korupsi yang ditangani oleh Polri mendapatkan score 3 karena tingkat kesulitan dalam koordinasi dan penanganannya sementara Kejaksaan mendapat score 2 dan KPK mendapat score 1.  Artinya setiap 1 kasus yang ditangani oleh Polri akan bernilai sama atau setara dengan 1 kasus yang ditangani oleh KPK barulah akan menjadi sedikit berimbang.

PENUTUP

Kembali pada awal tulisan ini , hendaknya masing masing pihak menyadari bahwa dengan masifnya kejahatan korupsi di negara ini tidak akan mungkin bila hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, apakah itu KPK,POLRI dan KEJAKSAAN . Meskipun seandainya mereka diberikan dengan kewenangan yang sangat besar dan istimewa pasti akan tetap kepayahan dan mungkin saja akan berakhir dengan mengangkat bendera putih yang berarti menyerah dan kalah dengan budaya korupsi yang sudah mengakar.

Apalah artinya bila KPK yang berjuang sendirian melawan air bah bukan lagi hanya bersifat arus korupsi di negeri ini , sudah gampang ditebak akan berakhir dengan menghantam karang atau tenggelam oleh luapan air. Kalau diibaratkan sapu lidi , apalah artinya KPK yang hanya sebatang lidi tapi harus membersihkan pekarangan yang kotor dengan kasus korupsi seluas stadion senayan , yang hanya untuk membersihkan area seluas 1 meter persegi saja sudah kepayahan. Apalah artinya KPK kalau nyalanya hanya bisa seterang lilin tapi harus menerangi satu rumah, yang tampak tetaplah hanya kegelapan yang melanda.

Oleh karena itu sudah saatnya kita merapatkan barisan , atau menggunakan istilah Presiden Jokowi maka para penegak hukum harus bersinergi dalam pemberantasan kasus korupsi. Tiga elemen penting ini yaitu Polri,Kejaksaan dan KPK harus bahu membahu dan menyatu untuk melakukan perang suci melawan para korupter yang telah terlalu lama membelenggu dan menjajah negeri ini. Akhir kata kita kembali pada semboyan kita , “bersatu kita teguh , bercerai kita runtuh.”

Negara…… medio Pebruari 2015

26/02/2015 - Posted by | Keseharian

1 Comment »

  1. Luar biasa…Pemikiran yg sgt brilian dan solutif,melihat permasalahan scr komprehensif.

    Comment by robertdc | 27/02/2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: