MATA HATI

deru suara hati

TERORISME & PERKAP NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME


ImageSetiap kali Densus 88 Polri melakukan penangakapan atau penggerebekan Terorisme maka beritanya akan langsung menjadi head line dan disiarkan secara langsung oleh berbagai televisi swasta, mereka berlomba lomba memberi liputan terkini tentang situasi di TKP . Berapa yang meninggal, siapa yang tertangkap, siapa yang meninggal, bagaimana komentar dan reaksi tetangga, cuplikan petugas saat beraksi ,dll.

Selain itu beragam pembicaraan dengan berbagai nara sumber yang dianggap ahli/pakar akan segera bermunculan , walau kadang pemirsa di rumah bertanya tanya dalam hati , ” Siapa sih nih orang , nggak terkenal kok bisa bisanya ditulis pakar ?” Tapi apa stasiun TV tersebut peduli ? Mungkin mereka malah bilang , ” Wong nara sumber kami yang cari dan kami yang bayar , tentunya terserah kami menunjuk siapa saja yang kami anggap layak !”.

Hal yang sering menjadi keheranan saya ketika penggerebekan ini terjadi , maka hal yang paling sering mencuat atau paling hangat dibicarakan bukanlah tentang :

– rendahnya pengawasan masyarakat dan kepeduliannya  kepada para tetangganya sendiri

– mengapa BIN tidak mengetahui hal tersebut

– keberhasilan Polri MENGGAGALKAN BERBAGAI AKSI TEROR YG BISA MENIMBULKAN BANYAK KORBAN JIWA

– keberhasilan Polri mengevakuasi masyarakat lingkungan sekitar dengan aman untuk operasi penggerbekan dan penangkapan

– bagaimana beratnya perjuangan personil Densus hingga bisa menemukan tempat persembunyian teroris

– mengapa Densus 88 sampai harus melakukan penindakan tegas

– dll

Tapi justru yang secara berulang ulang ditanyakan seperti layaknya kaset yang di rewind adalah :

– mengapa terorisnya mesti terbunuh

– Densus melanggar HAM

– mengapa tidak dilaksanakan negosiasi

– Polisi gagal membendung makin meluasnya jaringan dan kelompok teroris yang ada

– mengapa hanya Polri yang bertindak , bukankah ada TNI

Dan biasanya hiruk pikuk berita ini akan ditutup dengan berita acara pemakaman para terorisme setelah mereka berhasil divisum dan diidentifikasi oleh forensik, suatu siklus yang menurut saya akan selalu terjadi bila peristiwa penangkapan teroris terjadi di negeri tercinta ini. Para pengamat dan pakar serta reporter yang begitu semangat dan berusaha terlihat pintar juga hebat saat talk show di studio televisi yang ber AC lupa kalau mereka bicara dalam kondisi nyaman , suasana tenang dan persiapan yang matang.

Sementara personil Densus yang berjibaku di lapangan tengah dihadapai ancaman yang nyata dengan hanya dua pilihan HIDUP atau MATI. Mereka bukan ditanya dengan mikrofon …….tapi ditodong moncong senjata

Mereka bukan ditanya dengan hujaman pertanyaan ….tapi dengan hujaman peluru tajam

Mereka tidak diberi aplus dan tepuk tangan……..tapi disambut dengan ledakan bom

Mereka tidak punya waktu untuk berpikir tapi harus langsung bertindak ditengah desingan peluru dan lemparan bom .

Saya tidak mau berdebat panjang lebar tentang hal diatas , tapi marilah kita cermati bagaimana isi Peraturan Kapolri No 23 tahun 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME . Saya hanya ingin memberikan informasi pada khalayak ramai bahwa  Densus 88 bukan asal bertindak membabi buta , tapi mereka bertindak dengan didasari aturan yang jelas serta didukung oleh teknik lapangan yang mumpuni.

Bagaimana urut urutan setiap tindakan mereka tergambar sangat jelas didalamnya , sebagai contoh tentang penindakan sebagaimaan diatur dalam pasal 4 :

Kategori penindakan tersangka tindak pidana terorisme, meliputi:
a.penindakan terencana (deliberate assault); dan
b.penindakan segera (emergency assault/raid).

Dimana selanjutnya setiap tindakan tadi dijabarkan lagi secara lebih rinci dalam pasal selanjutnya sehingga akan tergambar bahwa Densus harus melewati tiap tahapan ini dalam melakukan tindakan mereka di lapangan yaitu :

Pasal 6 :

Penindakan Tersangka secara terencana atau segera dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan:

a.Kegiatan Pra Penindakan (Pre Assault), merupakan tahapan awal yang meliputi perencanaan dan langkah-langkah persiapan sebelum kegiatan penindakan dilaksanakan;

b.Kegiatan Aksi Penindakan (Assault in Action), merupakan tahapan saat dimulainya kegiatan penindakan yang ditandai dengan berakhirnya upaya negosiasi atau tanpa negosiasi melalui keputusan Manejer Penindakan; dan

c.Kegiatan Paska Penindakan (After Assault), merupakan tahapan saat penindakan telah selesai dilaksanakan dan selanjutnya penanganan TKP diserahkan kepada Manejer TKP.

Hal diatas hanyalah sekelumit kecil bahwa dalam melakukan tindakannya densus tidak dilakukan secara gegabah , tapi benar benar secara terencana dengan prinsip utama ” MEMINIMALISIR KORBAN JIWA “, untuk lebih jelasnya kami persilahkan membaca pasal pasalnya satu demi satu utnuk lebih memahami Perkap No. 23 tahun 2011ini secara lebih utuh dan jelas.

PERKAP NO 23 TAHUN 2011

26/02/2014 - Posted by | Kedinasan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: