MATA HATI

deru suara hati

Cicak,Buaya,Anggodo,Susno,Ritonga,Bibit dan Chandra


tri brata Seminggu belakangan ini Negara kita tercinta diharu birukan dengan perseteruan Cicak VS Buaya serta munculnya nama nama  yang kemudian menjadi sangat tenar saat ini yaitu Anggodo,Susno,Ritonga,Bibit dan Chandra Anggodo,Susno,Ritonga,Bibit dan Chandra.

Sejak mantan dua orang ketua KPK ini ditetapkan sebagai tersangka mulai tanggal 15 November dan kemudian ditahan sejak tanggal 28 November di Mabes Polri maka bumi Indonesia seperti bergetar. Media massa,jalur dunia maya,aksi demo,tuntutan advokat,dukungan dari berbagai tokoh nasional dan elemen bangsa datang bertubi tubi untuk melahirkan suatu gerakan yang intinya menuntut agar Bibit dan Chandra segera dibebaskan. Ditambah lagi dengan adanya uji materi di MK tentang Undang Undang KPK yang memutuskan untuk memutar transkip rekaman KPK terhadap Anggodo dan diperdengarkan kemarin tanggal 3 November yang dapat dilihat serta didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia melaui berbagai media yang ada.

Sebelumnya isu atau opini yang hangat beredar di masayarakat sejak penetapan Chandra – Bibit sebagai tersangka dan kemudian ditahan adalah :

  1. Upaya mengkerdilkan pemberantasan Korupsi di Indonesia dengan menggoyang KPK.
  2. Perseteruan Polri dan KPK
  3. Kriminalisasi KPK
  4. Rekayasa kasus
  5. Menutupi kasus Bank Century

Hasil pemutaran transkrip tersebut pada akhirnya menuai banyak opini serta pendapat yang beredar di masyarakat. Yang jelas posisi Polri dan Jaksa menjadi sangat terpojok serta memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Polri terlihat seperti semena mena dalam menyidik kasus ini. Ditambah lagi dengan disebut sebutnya beberapa nama baik petinggi Polri maupun Penyidiknya menimbulkan persepsi dan opini baru tentang kasus yang tengah berkembang saat ini.

Desakan serta seruan dari Tim Pengacara dan berbagai pihak agar Presiden mengganti Kapolri dan Jaksa Agung makin kencang, apalagi desakan agar Kabareskrim Komjen Susno Duadji mengundurkan diri makin bertambah tambah. Polri dikatakan mengatur kronologis BAP , menerima suap,Anggodo memiliki kekuasaan yang sedemikian hebat sehingga bisa mengatur Jaksa dan Polisi dan berbagai pendapat lainnya yang terus terang biukin hati ini agak panas. Wajar dong kalau institusi tempat kita mencari makan diobok obok pastilah perasaan membela itu akan muncul dgn sendirinya.

Sebagai anggota Polri jujur harus saya katakan bahwa saya sangat sangat concern dan menyimak dengan baik setiap perkembangan kasus ini, apa lagi sidang di MK tersebut. Hal yang terbersit dalam benak saya adalah dimana letak adanya rekayasa kasus dan upaya ntuk mengkriminalisasi KPK.  Sebagai seorang anggot berpangkat rendahan pemikiran saya adalh  :

  1. Polri tengah menyidik kasus penyalahgunaan wewenang oleh mantan ketua KPK Bibit dan Chandra hingga tahapan penahanan, keseluruhan proses penyidikan tadi pastilah dilakukan dengan sangat berhati hati mengingat beban kasus yang ditangani dimana setiap langkah serta tindakan yang dilakukan oleh penyiyik pastilah telah dipertimbangkan matang matang.
  2. Bareskrim yang menangani kasus ini adalah Badan yang berisi penyidik penyidik paling handal di jajaran Polri, terdiri dari berbagai golongan kepangkatan dan jelas ada banyak orang pandai yang bertugas disana,mereka sarat dengan pengalaman tugas baik di lapangan maupun staf. Penyidikan kasus dengan skala nasional seperti ini pastilah ditangani oleh Tim khusus yang dibentuk hanya untuk menyidik kasus ini dengan harapan mereka fokus pada jalannya penyidikan serta profesioanal  dalam melakukan pemeriksaan serta penerapan pasal pasal yang akan digunakan.
  3. Polri telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP , mengapa tidak biarkan kami menyelesaikan tugas tersebut hingga menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.Mari kita sama sama lihat di pengadilan nanti apa yang akan menjadi keputusannya, sehingga lahir suatu kepastian hukum tentang status Chandra dan Bibit.

 

Rata rata orang yang diundang untuk berbicaar di televisi adalah para pakar hukum ataupun orang yang mengerti hukum, namun yang terjadi adalah hal sebaliknya. Bukan logika hukum yang digunakan namun lebih cenderung menuruti maunya mereka sendiri,kalau memang mengerti hukum sudah barang tentu mereka pasti tahu bahwa proses penyidikan dimulai oleh Polri dan berakhir ketiuka berkas dan tersangka diserahkan pada Kejaksaan untuk selanjutnay dilakukan prosews penuntutan dan akan berakhir pada proses pengadilan dengan dibacakannya Vonis hakim.

Dengan demikian seharusnya mereka juga tahu bahwa Polri hanya menjalankan apa yang telah diamanatkan Undang Undang tentang bagaimana melakukan penyidikan , bukan melakukannya sesuai dengan kemauan penyidik atau Polri. Kalau kita berbicara tentang hukum maka patuhilah logika dan prosedur hukum , bila merasa Polri salah dalam melakukan penyidikan silahkan mengajukan Pra Peradilan, intinya salurkanlah melalui mekanisme yang sudah ada.

Semoga saja prahara ini akan berakhir dengan indah, dan masing masing pihak dapat mengambil hikmah yang terkandung dibalik semua peristiwa yang terjadi ,utamanya bagi kami Polri agar lebih profesioanal dan menjunjung tinggi HAM.

04/11/2009 - Posted by | Kedinasan

3 Comments »

  1. Realita menyatakan bahwa Bibit dan Chandra telah bebas, prosesnya sudah kita lihat semua.Ada tim 8 yang memberikan masukan dan penyelesaian di tingkat kejaksaan,semua berjalan melalui mekanisme hukum yang berlaku ( meskipun hal ini ada yang pro dan kontra ).Sebenarnya saya melihat kekurangan terbesar di Republik Indonesia ini adalah faktor koordinasi dan kontrol, ini saya simpulkan ketika saat ini Pansus mengenai Bank Century,banyak mekanisme kontrol yang tidak optimal, kontrol atasan terhadap bawahan dan koordinasi atasan terhadap bawahan atau terhadap kolega.Semuanya kacau dan kusut sehingga sangat sulit untuk membuat verifikasi terhadap apa yang terjadi di Republik ini.Saya berharap, mungkin saat ini anda mengatakan masih dalam tahap pangkat rendahan, tapi bila mana anda telah mencapai tahap atas di institusi tersebut kiranya ada perbaikan mengenai kontrol dan koordinasi.

    Comment by Fred Soritu Rudiyanto | 20/01/2010 | Reply

    • Terimakasih masukannya Lae Rudi , berbicara mengenai mekanisme kontrol mak tidak akan lepas dari pembahasan teori administrasi yang paling dikenal di Indonesia yaitu POAC ( Planning,Organising,Actuating and Controlling ). Dengan mengacu pada teori diatas maka dapat dikatakan sebenarnya dalam suatu lembaga apalagi lembaga negara dan instansi pemerintahan pasti memiliki mekanisme kontrol yang berlapis bahkan sering kali ada suatu wadah / badan tersendiri yang berada dalam organisasi tersebut dengan tugas melakukan kontrol dan pengawasan.

      Selain selaku pimpinan yang baik harus mampu mengontrol organisasi dan bawahanya dengan membaca indikator indikator yang harus mampu dibaca olehnya untuk mengetahui apakah kebijakan yang dikeluarkan telah dilakukan sesuai dengan harapan. Polri dalam kesehariannya mengenal suati istilah yang dinamakan dengan ANEV atau analisa dan evaluasi , anev ini ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja suatu satuan atau badan dalam suatu periode tertentu, bila ada penyimpangan dapat segera diperbaiki agar tujuan dapat berhasil . Dalam suatu operasi , maka ANEV dilakukan di tengah tengah operasi berlangsung dan diakhir operasi dengan tujuan meminimalisir kesalahan dan menjaga agar hasil akhir tidak menyimpang dari apa yag telah direncanakan.

      Mekanisme diatas baru dalam tataran pengorganisasian oleh seorang manajer, lebih luas lagi kita mengenal suatu badan yang dinamakan INSPEKTORAT yang bertugas mengadakan inspeksi tentang berbagai hal dari suatu satuan atau instansi mulia dari logistik,administrasi sampai masalah pertanggungjawaban keuangannya.Di kepolisian badan tersebut dinamakan IRWASDA ( Inspektorat Pengawasan Derah ) yang selalu turun ke lapangan mengecek apakah program yang telah dicanangkan selama setahun atau kebijakan pimpinan dilaksanakan dengan baik atau tidak.

      Namun kenyataan juga membuktikan bahwa pengawasan yang ketat dan kontinyu tidak menjamin 100 % keberhasilan tujuan organisasi, tapi minimal sinyal sinyal peringatan telah diberikan secar dini sehingga kerusakan yang masive dapat terhindar. Mudah mudahan bila nanti sampai diberikan rahmat dan kesempatan untuk sampai di puncak semua kelemahan mekanime kontrol ini dapat diperbaiki.

      Comment by harry | 21/01/2010 | Reply

  2. apa yang dijadikan keterangan saksi pada kasus Antasari mengenai laporan Wakabareskrim yang langsung naik menuju Kapolri setidaknya membuat 2 fakta :
    – Apakah benar kejadiaannya seperti itu
    – Atau tidak benar seperti itu…
    Kalau Benar berarti ada mekanisme pelaporan yang melangkahi 1 tingkat…..dan itu setidaknya perlu pembenahan…..karena mekanisme pelaporan itu memang bertingkat dan teratur menurut struktur.
    Tapi kalau tidak benar dan memang sudah dilaporkan, berarti perlu verifikasi terhadap semua surat dan pelaporan atau perlu diadakan pembuktian yang menghasilkan kebenaran…
    Contoh lain kejadian di Pansus, Pak JK tidak mengetahui dan dilaporkan menkeu tentang rencana penyelamatan Bank Century.Sebagai pelaksana pengganti tugas ketika presiden ke luar negeri saya rasa hal itu sangat keterlaluan.

    Comment by Fred Soritu Rudiyanto | 22/01/2010 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: